Duta Besar Israel untuk Prancis menegaskan bahwa pemimpin tertinggi Iran yang baru harus "secara fundamental" mengubah rezim atau berisiko "disingkirkan".

Joshua Zarka, duta besar Israel untuk Prancis, menegaskan pada hari Selasa, 10 Maret, di BFMTV-RMC bahwa tujuan perang melawan Iran adalah agar rezim tersebut berubah "secara fundamental," dengan menyetujui untuk "hidup damai" dengan Israel dan negara-negara tetangganya.

"Semua lapisan kepemimpinan tertinggi rezim ini telah jatuh, telah dieliminasi. Mojtaba (Khamenei), yang merupakan putra dari Pemimpin Tertinggi sebelumnya, bukanlah orang yang diinginkan Iran untuk dipilih sebagai pengganti mereka," kata duta besar tersebut.

Ancaman terhadap Mojtaba Khamenei

"Jika dia terus mengikuti jalan yang sama seperti ayahnya, dia juga akan masuk dalam daftar orang-orang yang harus dieliminasi," lanjutnya, seraya menjelaskan bahwa kepala staf Mojtaba Khamenei telah "dieliminasi" sebelum pengangkatan pemimpin tertinggi yang baru.

Sementara Donald Trump menyatakan bahwa konflik tersebut "akan segera berakhir," duta besar Israel untuk Prancis mengkonfirmasi bahwa pertempuran tersebut akan berlangsung "beberapa minggu" paling lama. "Saya tidak bisa memberi tahu Anda berapa minggu tepatnya, tetapi kami lebih cepat dari jadwal dalam mencapai tujuan perang kami," tegasnya.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, pada hari Selasa menyatakan bahwa negaranya siap berperang "selama diperlukan" melawan Amerika Serikat dan Israel. Ia menambahkan bahwa negosiasi dengan Washington "tidak lagi menjadi agenda." Garda Revolusi Iran menyatakan pada hari Senin, menanggapi pernyataan Donald Trump, bahwa mereka "akan menentukan akhir perang." Kementerian Kesehatan Iran pada hari Senin mengindikasikan bahwa lebih dari 1.200 orang telah tewas, termasuk sekitar 200 wanita dan 200 anak di bawah usia 12 tahun, dan lebih dari 10.000 warga sipil terluka dalam serangan udara Israel dan AS. LSM yang berbasis di AS, Human Rights Activists News Agency (HRANA), melaporkan pada hari Senin setidaknya 1.708 kematian, termasuk 1.205 warga sipil—di antaranya setidaknya 194 anak-anak—serta 187 personel militer dan 316 orang yang statusnya tidak ditentukan.